6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan , Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (14)
—
c
Isi Ketentuan
hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (14)
—
b
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (14)
—
a
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (14)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (13)
—
c
Isi Ketentuan
hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c , dalam ruang lingkup yang dilakukan peny...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (13)
—
b
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (13)
—
a
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (13)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (12)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan disampaikan sampai dengan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan disampaikan se...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (10)
—
c
Isi Ketentuan
anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (10)
—
b
Isi Ketentuan
pegawai; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (10)
—
a
Isi Ketentuan
Kuasa;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan tidak dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak atau Wakil dari Wajib Pajak yang diperiksa , surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dapat disa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (9)
—
c
Isi Ketentuan
putusan pengadilan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (9)
—
b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
Berlaku