6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (9)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada Wajib Pajak atau Wakil dalam jangka waktu pali...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil Pemeri...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (3)
—
d
Isi Ketentuan
terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan salinan putusan pengadilan tersebu...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena: 1. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (7)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihentikan, apabila:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (6)
—
c
Isi Ketentuan
terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah dite...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (6)
—
b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan: 1. karena tidak terdapat cukup bukti; 2. karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 3. demi hukum karena terhadap perkara yang s...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (6)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena: 1. tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 2. peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 3. Wajib Pajak orang p...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilanjutkan apabila:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan membuat tanda terima.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pemeriksaan pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan masih terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal...
Berlaku