←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (13) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) d...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (12) — '-
Isi Ketentuan
Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dituangkan dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (11) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan y...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (8) — c
Isi Ketentuan
membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan bersifat mengikat.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (8) — b
Isi Ketentuan
memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (8) — a
Isi Ketentuan
membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan bertugas untuk:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
ikhtisar hasil pembahasan akhir, ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang juga berisi informasi mengenai ketidakhadiran Wajib Pajak dalam penandatanganan atau penolakan penandatanganan oleh Wajib Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak menghadiri panggilan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau menghadiri namun menolak melakukan penandatanganan, maka:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pada saat melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan risalah pemb...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa kepada:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19 — Ayat (1) — f
Isi Ketentuan
terdapat perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Berlaku
‹ 209 / 303 ›