6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui penyampaian undangan yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Peme...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya ta...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lim...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemer...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak menghadiri panggilan Pembahasan Temuan Sementara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai ketid...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan dan/atau ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil Pembahasan Temuan Sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
d
Isi Ketentuan
menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
c
Isi Ketentuan
memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik , yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yang berada di pihak ketiga dan belum diperole...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12);
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pembahasan Temuan Sementara , Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembahasan Temuan Sementara dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembahasan Temuan Sementara dilakukan melalui penyampaian panggilan Pembahasan Temuan Sementara kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan Pembahasan Temuan Sementara.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk selain tertulis, keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian keterangan pihak ketiga yang ditand...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pihak ketiga memberikan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis, Pemeriksa Pajak menuangkan keterangan tersebut dalam kertas kerja Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak melalui pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa , pegawai , atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriks...
Berlaku