←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Data, informasi, keterangan , dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian data, informasi, keterangan, dan/atau penjel...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak dapat meminta data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang lebih rinci pada saat pelaksanaan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa, pegawai, atau anggota...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi dasar pertimbangan atau keputusan Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2); atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — d
Isi Ketentuan
berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila terdapat indika...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — c
Isi Ketentuan
surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10); atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2);
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak berdasarkan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolaka...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
Pasal 14 ayat (13), Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Pasal 10 ayat (9); atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa harus menyampaikan surat pernyata...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (13) — '-
Isi Ketentuan
Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal Penyegelan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (12) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan tanda segel dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara R...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (11) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau menghilangkan segel atau mengakses, mengubah, menghapus buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik yang ditempatkan pada tempat atau ruangan tertentu serta b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi atau unsur pemerintah daerah setempat dalam rangka Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
Berlaku
‹ 212 / 303 ›