6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak wajib memenuhi surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat permintaan dimaksud disampaikan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam atau meminta:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak dapat ditemui dalam rangka pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pemberitahuan mengenai alasan dan tujuan Pemer...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pertemuan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemberitahuan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disampa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikecualikan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
c
Isi Ketentuan
tidak menyampaikan kembali berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pemeriksa Pajak membuat kembali berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai catatan meng...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
b
Isi Ketentuan
tidak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara hasil pertemuan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
a
Isi Ketentuan
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (7)
—
b
Isi Ketentuan
tidak menyampaikan kembali berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dianggap menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (7)
—
a
Isi Ketentuan
tidak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan kembali kepada Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu paling l...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pertemuan dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa Pajak membuat berita acara hasil pertemuan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Waji...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
daring dengan video conference.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
luring dengan tatap muka langsung; dan/atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dilakukan secara:
Berlaku