←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — n
Isi Ketentuan
penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — m
Isi Ketentuan
penyelesaian penagihan pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — l
Isi Ketentuan
penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — k
Isi Ketentuan
penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — j
Isi Ketentuan
penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — i
Isi Ketentuan
pencocokan data dan/atau alat keterangan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — h
Isi Ketentuan
pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — g
Isi Ketentuan
penyelesaian keberatan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — f
Isi Ketentuan
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — e
Isi Ketentuan
pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — d
Isi Ketentuan
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan kriteria:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — c
Isi Ketentuan
bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang ditindaklanjuti melalui pengujian secara sederhana.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (1) — n
Isi Ketentuan
terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan data, keterangan, dan/atau bukti , serta berdasarkan hasil analisis, lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasa...
Berlaku
‹ 222 / 303 ›