6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan administrasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Spesifik.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Terfokus; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Lengkap;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
46
Isi Ketentuan
Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai acuan dalam melaksanakan Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
45
Isi Ketentuan
Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas dan fungsi Pemeriksaan yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
44
Isi Ketentuan
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
43
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bu...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
42
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
41
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
40
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
39
Isi Ketentuan
Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir adalah laporan yang berisi penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
38
Isi Ketentuan
Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
Berlaku