←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, kuasa Wajib Pajak menandatangani Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh kuasa Wajib Pajak tersebut.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — h
Isi Ketentuan
kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — g
Isi Ketentuan
kepala Instansi Pemerintah Daerah pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — f
Isi Ketentuan
kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — e
Isi Ketentuan
salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — d
Isi Ketentuan
likuidator, bagi Wajib Pajak Badan dalam likuidasi;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
orang atau orang pribadi yang mewakili Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, bagi Wajib Pajak Badan dalam pembubaran;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
kurator, bagi Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
pengurus, bagi Wajib Pajak Badan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
orang pribadi selain wakil Wajib Pajak yang ditunjuk oleh wakil Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak; atau -:r -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat El...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
orang pribadi yang ditunjuk oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
wali atau pengampu, bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan; atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 9 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Tata cara pengajuan permohonan penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 9 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dima...
Berlaku
‹ 239 / 303 ›