←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 104
Isi Ketentuan
Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 103
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 102
Isi Ketentuan
Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat unt...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 101
Isi Ketentuan
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 100
Isi Ketentuan
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk men...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 99
Isi Ketentuan
Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan pemnJauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan pera...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 98
Isi Ketentuan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani ol...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 97
Isi Ketentuan
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 96
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 95
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 94
Isi Ketentuan
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 1' menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Paj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 93
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 92
Isi Ketentuan
Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 91
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau bukan obj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 90
Isi Ketentuan
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 89
Isi Ketentuan
Pendataan adalah kegiatan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpaja...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 88
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 87
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampiri dengan lampiran surat pemberitahuan...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 86
Isi Ketentuan
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 85
Isi Ketentuan
Nomor Objek Pajak adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
‹ 249 / 303 ›