←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang-un...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhi r dengan menggunakan su rat pembe...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pembuatan bukti pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai pemb...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti pemungutan Pajak Penghas ilan Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang dipungut.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib memungut dan membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat Setoran P ajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan secara digunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sebagai b...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara digunggung, Pajak Penghasila n Pasal 22 yang disetorkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun b...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Surat Setoran Paja k atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importi r, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral ...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ek...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada aya t (3) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent sesuai dengan ketentu an perundang-undangan mengenai sistem pene...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan P asal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib disetor oleh pemungut pajak ke Kas Negara dengan menggunakan nomor pokok waji...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanak an dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Collecti...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan pembelian batubara, mineral lo gam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hur...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut p...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2 ayat (1...
Berlaku
‹ 31 / 303 ›