←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 14 — - — -
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) dalam setiap Masa Pajak ke kas negara sesuai dengan ket...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tercantum dalam dokumen pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Keterangan nomor d okumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainny...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan, Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang merujuk pada dokumen tagih...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan yang transaksinya tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tetap dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud dal...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit memuat:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen tagihan atas nama Pedagang Dalam Negeri yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 11 — - — -
Isi Ketentuan
Contoh pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Atas penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pemotong atau Pemungut...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Neg...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri wajib melaporkan kekurangan Pajak Penghasilan yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan ketentuan...
Berlaku
‹ 34 / 303 ›