←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Dalam Negeri juga harus menya...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Dal...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menyampaikan informasi berupa:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Termasuk Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa me...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 4 — - — -
Isi Ketentuan
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penetapan batasan nilai transaksi da...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro ( escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dalam P...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pihak Lain ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut Pajak Penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perd...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 20
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 19
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghas...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 18
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 17
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pe...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 16
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui collecting agent.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 15
Isi Ketentuan
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 14
Isi Ketentuan
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 13
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 12
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berlaku
‹ 36 / 303 ›