←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (9) — -
Isi Ketentuan
Selain memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kali, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Penyampaian pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebelum jangka waktu penyampaian tang...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir dengan cara menyampaikan pembe...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan yang tercantum dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu antara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Terhadap penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuatkan berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/a...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 15 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimak...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 14 — - — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan pembu...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan melakukan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Terhadap penyampaian surat teguran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibuatkan berita acara penyampaian surat teguran.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 13 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12 — - — l
Isi Ketentuan
pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu.
Berlaku
‹ 42 / 303 ›