6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Surat imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan penyampaian imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e den...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dis ampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan penutupan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan p...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa usulan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan berikutnya:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Wajib Pajak dapat melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang ditugaskan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat undangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak dengan menerbitkan surat undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (11)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanggapan Wajib Pajak telah sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dibuatkan berita acara pelaksanaan permint...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kali, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Penyampaian pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebelum jangka waktu penyampaian tang...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir dengan cara menyampaikan pembe...
Berlaku