←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di b...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 20
Isi Ketentuan
Account Representative adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 19
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 18
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 17
Isi Ketentuan
Kunjungan kepada Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pengawasan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk mendatangi...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 16
Isi Ketentuan
Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 15
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pe...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 14
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Bar...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 13
Isi Ketentuan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 12
Isi Ketentuan
Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 11
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 10
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tenta...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 9
Isi Ketentuan
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 8
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 7
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 6
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 te...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 5
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 4
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 3
Isi Ketentuan
Pengawasan atas Kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, yang be...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 2
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
‹ 46 / 303 ›