6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Keputusan mengenai rugi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya , tetapi terdapat perubahan jumla...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Ba...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Ulang dapat dilakukan dalam hal terdapat:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan , Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (14)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (13)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (12)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (11)
—
-
Isi Ketentuan
Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan disampaikan sampai dengan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan disampaikan se...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan tidak dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak atau Wakil dari Wajib Pajak yang diperiksa , surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dapat disa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada Wajib Pajak atau Wakil dalam jangka waktu pali...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil Pemeri...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihentikan, apabila:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilanjutkan apabila:
Berlaku