6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan membuat tanda terima.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pemeriksaan pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan masih terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diat...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak deng...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Laporan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak dapat dilakukan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Und...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dibatalkan karena adanya putusan gugatan , terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dia...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pe...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (13)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan huruf f, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (12)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang pengujiannya belum diselesaikan, harus diselesaikan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja te...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (11)
—
-
Isi Ketentuan
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tidak berlaku apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, masih terdapat kelebihan pembayaran pa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf l, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak berlaku dan pajak terutang diteta...
Berlaku