6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyedia...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Setiap penyerahan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan atau diberikan dalam bentuk fotokopi, cetakan, salinan, dan/atau elektronik, Wajib Pajak wajib menyatakan buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut telah sesua...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik yang dipinjam atau diminta belum dipenuhi , baik sepenuhnya maupun sebagian , dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belu...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen , termasuk Data Elektronik yang dipinjam atau diminta dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana d...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak wajib memenuhi surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat permintaan dimaksud disampaikan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam atau meminta:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (11)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak dapat ditemui dalam rangka pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pemberitahuan mengenai alasan dan tujuan Pemer...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pertemuan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemberitahuan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disampa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikecualikan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan kembali kepada Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu paling l...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pertemuan dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa Pajak membuat berita acara hasil pertemuan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Waji...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil tidak dapat melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertemuan tersebut dapat dilakukan dengan Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku