6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
113
Isi Ketentuan
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan peny...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
112
Isi Ketentuan
Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
111
Isi Ketentuan
Badan Pengelola Migas Aceh adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah ke...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
110
Isi Ketentuan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
109
Isi Ketentuan
Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Bela...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
108
Isi Ketentuan
Pemindahbukuan adalah suatu memindahbukukan penerimaan pajak dilakukan proses untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
107
Isi Ketentuan
Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan pemindahbukuan. bahwa telah
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
106
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, b...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
105
Isi Ketentuan
Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor tra...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
104
Isi Ketentuan
Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
103
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
102
Isi Ketentuan
Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat unt...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
101
Isi Ketentuan
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
100
Isi Ketentuan
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk men...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
99
Isi Ketentuan
Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan pemnJauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan pera...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
98
Isi Ketentuan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani ol...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
97
Isi Ketentuan
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
96
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
95
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
94
Isi Ketentuan
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 1' menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Paj...
Berlaku