←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 53
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan atas materi penetapan yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 52
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangu...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 51
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapa...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 50
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapa...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 49
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 48
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam persetujuan bersama. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 46
Isi Ketentuan
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 4 7. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 45
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bu...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 44
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 43
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 42
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 41
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah paj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 40
Isi Ketentuan
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 39
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar a...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 38
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk badan layanan umum daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yan...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 37
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk badan layanan umum, selaku penggun...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 36
Isi Ketentuan
Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan meng...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 35
Isi Ketentuan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha m...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 34
Isi Ketentuan
Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 33
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
Berlaku
‹ 78 / 303 ›