←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 32
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 31
Isi Ketentuan
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penye...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 30
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 29
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 28
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilk...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 27
Isi Ketentuan
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik ( electronic maiij, te...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 26
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 25
Isi Ketentuan
Waktu Indonesia Barat adalah waktu Indonesia barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah waktu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 24
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 23
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah clan - bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 22
Isi Ketentuan
Contact Center adalah saluran interaksi antara Wajib Pajak clan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik yang dikelola unit tertentu di Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi clan komunik...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 21
Isi Ketentuan
Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak clan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 20
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan clan/ atau pembayaran pajak, objek pajak clan/ atau bukan objek pajak, clan/ atau harta clan kewajiban sesuai dengan keten...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 19
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak clan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 18
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, clan pemungut pajak, yang mempunyai hak clan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 17
Isi Ketentuan
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak clan/ atau perolehan jasa kena pajak clan/ atau pemanfaatan barang kena pajak tid...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 16
Isi Ketentuan
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor b...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 15
Isi Ketentuan
Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, clan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 14
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang clan/ atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Unda...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — - — 13
Isi Ketentuan
Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. -
Berlaku
‹ 79 / 303 ›