6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 5 Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
(4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanJangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 5 Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
(3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka :Vaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan pe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 5 Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
(2) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh pemerik...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 5 Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
(1) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
(6) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sepanjang bel...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
(5) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan setelah diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan atas data baru selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
(4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetap...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
(3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanj...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
(2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 2 Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
Pasal 1
—
-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 1 diubah, angka 7 Pasal 1 dihapus, serta ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 14A Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
(4) Pengiriman Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 14A Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
(3) Surat Tagihan Pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 14A Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 14A Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
(1) Direktur J enderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam bentuk elektonik dan menandatanganinya secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 13 Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
(5) Dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 13 Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
(4) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 13 Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
(3) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, B...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
—
Pasal 13 Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ata...
Dihapus