←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 5 Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
(4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf c sampai dengan huruf g dan huruf j dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 5 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 5 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengem balian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 5 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 4 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangΒ­ undangan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 4 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 1 β€” -
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pasal 105 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (6) β€” -
Isi Ketentuan
(6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga J sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Men...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
(4) Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelu...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 20 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” Pasal 1 β€” -
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pasal 104 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPI') (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mente...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Angka 9 β€” -
Isi Ketentuan
9. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Surat Pemberitahu...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 30 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahua...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 30 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan dengan Surat Tag...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 25 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1...
Dihapus
β€Ή 87 / 303 β€Ί