6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 14 Ayat (5)
β
-
Isi Ketentuan
(5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah .
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 14 Ayat (4)
β
-
Isi Ketentuan
(4) Pembayaran pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 14 Ayat (3)
β
-
Isi Ketentuan
(3) Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat 1zm menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang menyampai...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 14 Ayat (2)
β
-
Isi Ketentuan
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat melakukan pembayaran...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 14 Ayat (1)
β
-
Isi Ketentuan
(1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (11)
β
-
Isi Ketentuan
(11) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (10)
β
-
Isi Ketentuan
(10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (9)
β
-
Isi Ketentuan
(9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (8)
β
-
Isi Ketentuan
(8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak. /,
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (7)
β
-
Isi Ketentuan
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (6)
β
-
Isi Ketentuan
(6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (5)
β
-
Isi Ketentuan
(5) Untuk mendapatkan perpanJangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (4)
β
-
Isi Ketentuan
(4) Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (3)
β
-
Isi Ketentuan
(3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (2)
β
-
Isi Ketentuan
(2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 7 Ayat (1)
β
-
Isi Ketentuan
(1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan .
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini,...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
-
β
-
Isi Ketentuan
Pasal 103 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan J Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973), diubah sebagai berikut:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 102
β
-
β
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UndangΒ Undang KUP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak da...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 101
β
-
β
-
Isi Ketentuan
Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak.
Dihapus