6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 26
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi PPL secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya setelah mengikuti PPL.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 26
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Kewajiban mengikuti PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 26
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Jumlah SKP PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 26
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Kewajiban mengikuti PPL dan memenuhi persyaratan jumlah SKP PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi PPL yang diselenggarakan oleh:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang tidak menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak setelah masa pembekuan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsulta...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama 3 (tiga) bulan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengundurkan diri dari keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak wajib bergabung menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Kewajiban menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a wajib dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Izin Konsultan Pajak diperoleh.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama 3 (tiga) bulan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak juga wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dalam memberikan jasa perpajakan wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menetapkan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohon...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin atau persetujuan dalam jangka waktu paling l...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 22
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, permohonan dianggap tidak disampaikan dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 22
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pemohon harus menyampaikan kelengkapan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 22
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal menyampaikan permintaan kelengkapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima melalu...
Berlaku