6,046 aturan
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak l...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pa...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Perubahan atas deskripsi pada kolom 4, bentuk data pada kolom 5, cara penyampaian pada kolom 6, dan jadwal penyampaian pada kolom 8 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur J...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), serta jadwal penyampaian seba...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menerima rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan t...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Setelah batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain harus memberikan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektr...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jadwal penyampaian yang pertama dite...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian jenis data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non-elektronik.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal terjadi kegagalan dalam jaringan komunikasi yang mengakibatkan rincian jenis data dan informasi tidak dapat disampaikan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rincian jenis data dan informasi dapa...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang berupa sar...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal penyampaian rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik dilakukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang tersedia.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara online atau secara langsung.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Yang dimaksud dengan rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian jenis data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh kompute...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 2
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus diberikan dalam bentuk elektronik.
Berlaku