←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (9) — -
Isi Ketentuan
Mekanisme permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Dihapus
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain...
Dihapus
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jeni...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan data dan informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain apabila data dan informasi yang disampaikan telah lengkap sesuai deng...
Diganti
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal penyampaian yang telah ditentukan.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 1 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — i
Isi Ketentuan
jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dala...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — h
Isi Ketentuan
pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c); dan
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — g
Isi Ketentuan
pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — f
Isi Ketentuan
penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — e
Isi Ketentuan
pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — d
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — c
Isi Ketentuan
penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — b
Isi Ketentuan
kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — a
Isi Ketentuan
nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G — - — -
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau...
Berlaku
‹ 95 / 303 ›