←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 18 — Ayat (3b) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan p...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 18 — Ayat (3a) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa se...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 18 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hub...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 18 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketent...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 18 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun paja...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2e) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2d) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2c) — -
Isi Ketentuan
Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2b) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan dalam negeri: a. berbentuk perseroan terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi pers...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2a) — -
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyus...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan ...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang dite...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1...
Berlaku
‹ 100 / 303 ›