←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 20A — '- — '-
Isi Ketentuan
Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/ata...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal I — '- — 1
Isi Ketentuan
Setelah Bagian Ketiga Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Pengeluaran yang Bukan Merupakan Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Pengh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 62 — '- — '-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 61 — '- — 2
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 61 — '- — 1
Isi Ketentuan
Penyelenggaraan ujian profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi Konsultan Pajak dilaksanakan paling lama tanggal 31 Desember 2026.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 61 — '- — '-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — g
Isi Ketentuan
Dengan telah diselenggarakannya ujian profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi Konsultan Pajak, seseorang yang memiliki sertifikat Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f harus mengikuti ujian profesi Konsultan...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — f
Isi Ketentuan
Sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 t...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — e
Isi Ketentuan
Penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan P...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — d
Isi Ketentuan
Teguran tertulis, pembekuan Izin Praktik, dan pencabutan Izin Praktik yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peratura...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — c
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar pada Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan N...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — b
Isi Ketentuan
Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan/atau layanan administrasi Konsultan Pajak lainnya yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, persyaratannya tetap mengacu Peraturan Mente...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — a
Isi Ketentuan
Izin Praktik yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubah...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 60 — '- — '-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 59 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua tim pengarah.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 59 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dapat dibantu oleh sekretariat.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf f ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Berlaku
‹ 108 / 303 ›