←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak berbentuk perseroan terbatas menggunakan nama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal jumlah rekan pada Kantor Konsultan Pajak lebih banyak dari jumlah rekan yang namanya tercantum dalam nama Kantor Konsultan Pajak, di belakang nama Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak berbentuk persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih rekan yang tergabung.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk perseorangan menggunakan nama Konsultan Pajak yang bersangkutan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. ama Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal rekan, direksi, dan/atau komisaris yang merupakan Konsultan Pajak meninggal dunia atau mengundurkan diri dari Kantor Konsultan Pajak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4)...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk persekutuan perdata atau firma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 16 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 15 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mendirikan Kantor Konsultan Pajak tanpa izin dari Menteri dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak. entuk dan Struktur Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 15 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pendirian Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 15 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dapat mendirikan Kantor Konsultan Pajak di seluruh wilayah Indonesia.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — j
Isi Ketentuan
pemberian jasa lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan. antor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — i
Isi Ketentuan
pemberian jasa perpajakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — h
Isi Ketentuan
penyusunan dokumen dan administrasi perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — g
Isi Ketentuan
pemberian jasa sebagai kuasa Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — f
Isi Ketentuan
pemberian jasa sebagai pendamping atau wakil para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — e
Isi Ketentuan
pemberian asistensi atau pendampingan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14 — - — d
Isi Ketentuan
pemberian asistensi atau pendampingan dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan;
Berlaku
‹ 11 / 303 ›