6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 42
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak dan/atau pencabutan izin Kantor Konsultan Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Konsul...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas j...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa sebagaimana diatur...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 40
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tetap melanggar ketentuan yang dikenai sa...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 40
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa peringatan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tidak secara berurutan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan oleh Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
pencabutan Izin Konsultan Pajak/izin Kantor Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
pembekuan Izin Konsultan Pajak/izin Kantor Konsultan Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
peringatan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 39
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif terhadap Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak terdiri atas:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 38
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan atau sanksi ad...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 38
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum dan/atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 38
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
memberikan perintah untuk melakukan kewajiban tertentu, kepada Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 38
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
mengenakan sanksi administratif; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 38
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal dapat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemberian jasa.
Berlaku