←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
hasil pemeriksaan reguler memerlukan tindak lanjut; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
pemeriksaan khusus.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
pemeriksaan reguler; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 37 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 36 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Standar Praktik.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 36 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 35 — '- — c
Isi Ketentuan
melakukan tindakan yang diperlukan terkait: 1. penyelenggaraan PPL; 2. penyusunan Kode Etik dan Standar Praktik; 3. penyelenggaraan uji kompetensi; atau 4. penyajian informasi tentang Konsultan Pajak dan Kantor Konsul...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 35 — '- — b
Isi Ketentuan
menetapkan keputusan, kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 35 — '- — a
Isi Ketentuan
menetapkan pedoman Standar Praktik dan pedoman Kode Etik Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 35 — '- — '-
Isi Ketentuan
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal memiliki kewenangan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 34 — '- — b
Isi Ketentuan
melakukan pemeriksaan bersama dengan unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan/atau kementerian/lembaga terkait.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 34 — '- — a
Isi Ketentuan
melakukan koordinasi dengan unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, panitia penguatan profesionalisme Konsultan Pajak, dan/atau pihak terkait lainnya; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 34 — '- — '-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kepada Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal dapat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, Direktur Jenderal mencabut penetapan terdaftar Asosiasi Kons...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis, diberikan teguran tertulis berikutnya.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Teguran tertulis dapat disertai dengan rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan teguran tertulis.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Penyampaian laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
Berlaku
‹ 116 / 303 ›