6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
daftar anggota Asosiasi Konsultan Pajak termasuk data tempat bekerja dan alamat terkini.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
daftar aduan atas indikasi pelanggaran Kode Etik dan/atau Standar Praktik yang dilakukan oleh anggota beserta tindak lanjutnya; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
daftar kegiatan selain penyelenggaraan ujian profesi Konsultan Pajak dan PPL;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
hasil penyelenggaraan PPL;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
hasil penyelenggaraan ujian profesi Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak wajib menyusun laporan kegiatan tahunan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 32
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh panitia penguatan profesionalisme Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 32
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak menyelenggarakan ujian profesi Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Menteri berwenang menetapkan pencabutan terdaftar dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan oleh Asosiasi Konsultan Pajak tidak sesuai dengan keadaan seb...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar pada Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan surat penolakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
g
Isi Ketentuan
dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan penerapan sistem informasi terintegrasi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
f
Isi Ketentuan
dokumen yang memuat Kode Etik dan Standar Praktik; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
e
Isi Ketentuan
dokumen yang memuat program PPL;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
d
Isi Ketentuan
daftar anggota;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
c
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum;
Berlaku