←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengunggah dokumen berupa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — f
Isi Ketentuan
memiliki sistem informasi yang mendukung pengelolaan data keanggotaan dan kepatuhan anggota.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — e
Isi Ketentuan
memiliki Kode Etik dan Standar Praktik; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — d
Isi Ketentuan
memiliki program PPL;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Untuk terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak harus terdaftar pada Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak. sosiasi Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Konsultan Pajak yang menjalankan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — f
Isi Ketentuan
rangkap jabatan menjadi pegawai/karyawan atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara/daerah.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
melakukan pemerasan kepada petugas pajak atau klien; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
menerima hadiah yang tidak wajar atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
menawarkan dan/atau memberikan imbalan atau fasilitas lain kepada petugas pajak terkait dengan kewajiban perpajakan yang ditangani;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan klien mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dilarang:
Berlaku
‹ 118 / 303 ›