6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 12
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak tingkat A dan tingkat B dapat ditingkatkan ke klasifikasi yang lebih tinggi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 11
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan uji kompetensi di bidang perpajakan. eningkatan Izin Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbukti tidak benar, Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Perpanjangan Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan mengikuti ujian penyegaran yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelengg...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan perpanjangan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan Kompetensi berakhir.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Kompetensi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat C menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan badan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat B menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat A menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang me...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat C.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat B; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat A;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi diberikan sesuai dengan klasifikasi uji kompetensi di bidang perpajakan yang diikuti.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Unit Pengelola menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi bagi seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal proses pendaftaran uji kompetensi melalui sistem informasi belum dapat dilaksanakan, proses pendaftaran uji kompetensi dilakukan melalui media lainnya yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus menyampaikan permohonan pendaftaran secara elektronik kepada Unit Pengelola.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 8
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berupa Nomor Induk Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 8
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
Warga Negara Indonesia; dan
Berlaku