←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal proses pendaftaran uji kompetensi melalui sistem informasi belum dapat dilaksanakan, proses pendaftaran uji kompetensi dilakukan melalui media lainnya yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus menyampaikan permohonan pendaftaran secara elektronik kepada Unit Pengelola.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 8 — - — b
Isi Ketentuan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berupa Nomor Induk Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 8 — - — a
Isi Ketentuan
Warga Negara Indonesia; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 8 — - — -
Isi Ketentuan
Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 7 — - — -
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diperoleh dengan cara mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan dinyatakan lulus.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 6 — - — -
Isi Ketentuan
Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbukti tidak benar di kemudian hari, Konsultan Pajak dikenai sanksi administratif berupa pencabu...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Permohonan untuk mengajukan Izin Konsultan Pajak dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen berupa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Seseorang yang akan mengajukan izin untuk menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak, seseorang harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Izin tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada seluruh orang pribadi dan badan. erizinan untuk Menjadi Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Izin tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan ora...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Izin tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan pengh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak diklasifikasikan menjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 3 — - — -
Isi Ketentuan
Setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf m dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal. erizinan Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat atau delegasi kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Berlaku
‹ 13 / 303 ›