←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk kertas.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk kertas.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang mencabut pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus membuat surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian akses pada Portal Wajib Pajak kepada seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) berakhir.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa tidak dapat lagi melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepadanya sejak pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
seorang kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar dibekukan dan/atau dicabut; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak dibekukan dan/atau dicabut;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
masa berlaku Surat Kuasa Khusus berakhir;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemberian kuasa berakhir dalam hal:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (4) — c
Isi Ketentuan
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya, kepadanya dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal seorang kuasa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — g
Isi Ketentuan
menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang dibuktikan dengan berita acara penolakan pemeriksaan bukti permulaan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — f
Isi Ketentuan
menolak untuk dilakukan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan penolakan pemeriksaan atau berita acara penolakan pemeriksaan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — e
Isi Ketentuan
tidak memberikan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik, yang dibuktikan dengan berita acara pemenuhan kewajiban atas peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen dalam proses pemeriksaan;
Berlaku
‹ 133 / 303 ›