←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pendaftaran dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b harus terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak: 1. tanggal berakhirnya masa kerja yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan; atau 2. tanggal ...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
selama bertugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan tidak pernah: 1. dijatuhi hukuman disiplin berat, akibat tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur d...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementer...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (2) — c
Isi Ketentuan
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
selama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar: 1. kewajiban ber...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dan berhenti...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pensiun yang tercantum dalam surat keputusan pensiun.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
selama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar: 1. kewajiban ber...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 4 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Tata cara memperoleh:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
Berlaku
‹ 136 / 303 ›