6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
e)
Isi Ketentuan
penugasan fungsional pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) supervisor fungsional pemeriksa pajak untuk CSQA terhadap Wajib Pajak Strategis; dan (2) fungsio...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
d)
Isi Ketentuan
berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) Kepala KPP menetapkan tindak lanjut Penelitian Kepatuhan Material.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
c)
Isi Ketentuan
fungsional pemeriksa pajak atau Kepala Seksi Pengawasan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) melaporkan hasil penelahaan hasil Penelitian Kepatuhan Material kepada Kepala KPP dengan menggunakan contoh f...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
b)
Isi Ketentuan
fungsional pemeriksa pajak atau Kepala Seksi Pengawasan ditugaskan untuk melakukan penelaahan hasil Penelitian Kepatuhan Material dengan menerbitkan surat tugas yang disusun dengan menggunakan contoh format sebagaiman...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
a)
Isi Ketentuan
CSQA di tingkat KPP dilakukan terhadap: (1) Penelitian Kepatuhan Material dalam lingkup PKM atas Wajib Pajak Strategis; dan (2) Penelitian Kepatuhan Material dalam lingkup PKM atas Wajib Pajak Lainnya sesuai pertimban...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan CSQA oleh KPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 3)
—
c)
Isi Ketentuan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), Tim CSQA berwenang untuk: (1) Memperoleh salinan: (a) rencana dan program Pengawasan; (b) Surat Perintah Pengawasan; (c) KKPt; (d) LHPt; (e) SP2DK; (f) LHK...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 3)
—
b)
Isi Ketentuan
Tim CSQA memiliki tugas untuk: (1) melaksanakan penelaahan aspek formal Pengawasan Wajib Pajak terdaftar; (2) melaksanakan penelaahan aspek material Pengawasan Wajib Pajak terdaftar; (3) memberikan penilaian atas hasi...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 3)
—
a)
Isi Ketentuan
dilakukan oleh tim CSQA yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: (1) tim CSQA terdiri atas 1 (satu) orang ketua tim dan minimal 2 (dua) orang anggota tim; (2) ketua tim CSQA dijabat oleh: (a) kepala subdirektor...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h angka 3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan CSQA di tingkat Kantor Pusat DJP atau Kanwil DJP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h
—
2)
Isi Ketentuan
CSQA dapat dilakukan di tingkat Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan/atau KPP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h
—
1)
Isi Ketentuan
Penjaminan mutu Pengawasan Wajib Pajak terdaftar dilakukan melalui CSQA dan PSQA.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf h
—
'-
Isi Ketentuan
Penjaminan Mutu Pengawasan Wajib Pajak terdaftar
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
e)
Isi Ketentuan
pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan, diterima setelah LHP2DK dengan usulan selain Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan, maka hasil kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti den...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
d)
Isi Ketentuan
Pertukaran Informasi; dan/atau
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
c)
Isi Ketentuan
permintaan data pihak ketiga;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
b)
Isi Ketentuan
pengusulan kegiatan intelijen;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
a)
Isi Ketentuan
pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil kegiatan pendukung pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material dalam bentuk:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf g angka 9)
—
b)
Isi Ketentuan
Pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pembetulan.
Berlaku