←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — q
Isi Ketentuan
Dalam hal penerbitan Surat Perintah Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP, Surat Perintah Pengawasan untuk Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pen...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — p
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan Pengawasan, pegawai DJP wajib memegang teguh kode etik dan kode perilaku pegawai DJP, serta nilai-nilai Kementerian Keuangan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — o
Isi Ketentuan
Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP secara berkala dapat mengadakan pendidikan dan/atau pelatihan pegawai pada unit kerjanya, dalam rangka peningkatan dan pembaruan pemahaman atas proses bisnis Pengawasan, kemampuan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — n
Isi Ketentuan
Pegawai DJP diarahkan untuk melakukan peningkatan dan pembaruan (upgrading and updating ) pemahaman atas proses bisnis Pengawasan, kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan pe...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — m
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan proses bisnis Pengawasan, pegawai DJP harus melengkapi diri dengan kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf l — 2)
Isi Ketentuan
memberikan prioritas alokasi sumber daya manusia yang memadai pada Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan Wajib Pajak Strategis dengan mempertimbangkan beban kerja dan target penerimaan pajak.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf l — 1)
Isi Ketentuan
mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan KPP dengan melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pengawasan, baik atas Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah s...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf l — '-
Isi Ketentuan
Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pengawasan di KPP, Kepala KPP bertanggung jawab antara lain:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — k
Isi Ketentuan
Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pengawasan di Kanwil DJP, Kepala Kanwil DJP bertanggung jawab mengoptimalkan peran sub komite Pengawasan pada Komite Kepatuhan Kanwil DJP dengan melakukan koordinasi , pem...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — j
Isi Ketentuan
Penugasan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, KPD Berbasis Kewilayahan, dan/atau KPD Analisis sebagaima...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — i
Isi Ketentuan
Dalam hal Sistem Administrasi Pengawasan DJP sebagaimana dimaksud dalam huruf h belum tersedia, Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar , dan Pengawasan Wilayah dilakukan menggunakan S...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — h
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah dilakukan melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — g
Isi Ketentuan
Terhadap data dan/atau informasi yang ditemukan dalam pelaks anaan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar maupun Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, ditindaklanjuti dengan KPD.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — f
Isi Ketentuan
Pengawasan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui KPD Berbasis Kewilayahan, KPD Analisis, KPD Tusi Lainnya, dan KPD Non Tusi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — e
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui P2DK dalam rangka Ekstensifikasi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — '- — d
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui P2DK, penyampaian imbauan, dan pemberian teguran.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf c — 8)
Isi Ketentuan
pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf c — 7)
Isi Ketentuan
Pajak Karbon; dan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf c — 6)
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf c — 5)
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
‹ 162 / 303 ›