6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
mm
Isi Ketentuan
Laporan Hasil KPD yang selanjutnya disingkat LHK PD adalah laporan untuk mencatat hasil Kegiatan Pengumpulan Data yang berisikan data subjek pajak, objek pajak, lokasi, dokumen pendukung, dan /atau rekomendasi tindak ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
ll
Isi Ketentuan
Laporan Hasil Analisis yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan secara ringkas dan jelas berisi pelaksanaan dan hasil kegiatan Analisis Data Perpajakan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
kk
Isi Ketentuan
Kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diangg...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
jj
Isi Ketentuan
KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
ii
Isi Ketentuan
KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
hh
Isi Ketentuan
KPD Tusi Lainnya adalah KPD yang dilakukan oleh pegawai DJP pada saat menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya antara lain pendaftaran, pelayanan, penyuluhan, pengawasan Wajib Pajak terdaftar, pengawasan Waji...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
gg
Isi Ketentuan
KPD Non Tusi adalah KPD yang dapat dilaksanakan oleh pegawai DJP pada saat menemukan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak di luar pelaksanaan tugas dan fungsi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
ff
Isi Ketentuan
KPD Berbasis Kewilayahan adalah KPD yang dilakukan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan berdasarkan Peta Zona Pengawasan, Peta Kerja, dan/atau Assignment Wajib Pajak melalui kegiatan lapang...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
ee
Isi Ketentuan
KPD Analisis adalah Kegiatan Pengumpulan Data yang dilakukan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan berbasis risiko kepatuhan Wajib Pajak ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
dd
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat KPP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan KPP adalah komite yang ber fungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingk...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
cc
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kanwil DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kanwil DJP adalah komite yang berada di Kanwil DJP yang berfungsi merencanakan, memantau, dan menge valuasi pelaksanaan peni...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
bb
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuh...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
aa
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya disebut Komite Kepatuhan adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wa jib Pajak pada tingkat Kantor Pusat DJP, Kan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
z
Isi Ketentuan
Kertas Kerja Penelitian yang selanjutnya dis ebut KKPt adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian atas indikasi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak atau penelitian ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
y
Isi Ketentuan
Kertas Kerja Analisis yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai kegiatan penelitian kepatuhan material di tingkat Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
x
Isi Ketentuan
Kegiatan Pengumpulan Data yang selanjutnya disingkat KPD adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi termasuk produksi alat keterangan yang merupakan bagian dari penghimpunan ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
w
Isi Ketentuan
Kantor Wilayah DJP yang selanjutnya disebut Kanwil DJP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepa da Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
v
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
u
Isi Ketentuan
Indikasi Tindak Pidana di Bidang P erpajakan adalah petunjuk adanya dugaan kuat bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang -undangan di bidang perpaja...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1
—
'-
—
t
Isi Ketentuan
Geotagging adalah kegiatan menandai dan merekam data koordinat lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak dalam rangka pemetaan Wajib Pajak dan potensi pajak.
Berlaku