←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah industri baja yang me rupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut p...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasa...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — i
Isi Ketentuan
Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperole h izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian emas batangan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — h
Isi Ketentuan
badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; dan
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — g
Isi Ketentuan
badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan -bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industr...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — f
Isi Ketentuan
produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
badan usaha tertentu meliputi: 1. Badan Usaha Milik Negara; 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan ...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan atau mekanisme pembayaran langsung;
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas: 1. impor barang; dan 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Waji...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 17
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 16
Isi Ketentuan
Surat S etoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 15
Isi Ketentuan
Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat unt...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 14
Isi Ketentuan
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 13
Isi Ketentuan
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan k etentuan peraturan perundang-undangan...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 12
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak...
Berlaku
‹ 173 / 303 ›