←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit memuat:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen tagihan atas nama Pedagang Dalam Negeri yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 11 — '- — '-
Isi Ketentuan
Contoh pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Atas penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pemotong atau Pemungut...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
tetap terutang Pajak Penghasilan; dan
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — f
Isi Ketentuan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/ata...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
penjualan pulsa dan kartu perdana;
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat p...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Neg...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri wajib melaporkan kekurangan Pajak Penghasilan yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan ketentuan...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 9 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri wajib menyetorkan kekurangan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan mata uang selain rupiah, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi dimaksud dihitung den...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal Pedagang Dalam Negeri tidak menyampaikan informasi kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6).
Berlaku
‹ 176 / 303 ›