←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat selisih lebih antara Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain dan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang sesuai dengan ke...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat selisih kurang antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, atau pembelian barang dan/atau jasa dari Wajib Pajak yang Memi...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penghasilan Pedagang Dalam Negeri yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Pedagang Dalam Negeri.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat pembayaran diterima oleh Pihak Lain.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Peredaran Bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri yang tercantum...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 s...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat ( 6) ditentukan oleh Pihak Lain.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Surat p ernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) harus disampaikan paling lambat akhir bulan saat Peredaran Bruto melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memiliki Peredaran Bruto melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pedagang Dalam Negeri harus menyampaikan informasi kepada Pihak Lai...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
ayat (3) harus disampaikan kembali dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
ayat (2) harus disampaikan kembali setiap awal Tahun Pajak berikutnya, dalam hal Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima atau memperoleh penghasilan dengan Peredaran Bruto tidak melebihi Rp4....
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Informasi sebagaimana dimaksud pada:
Berlaku
‹ 177 / 303 ›