←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 10
Isi Ketentuan
Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak, untuk 1 (satu) tahun...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 9
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 8
Isi Ketentuan
Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 7
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar adalah surat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Pihak Lain dapat bertindak sebagai seorang kuasa.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 6
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak adalah izin Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 5
Isi Ketentuan
Keluarga adalah suami, istri, atau seseorang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 4
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah seseorang, selain Konsultan Pajak dan keluarga, yang telah memperoleh surat keterangan terdaftar yang dapat ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai seorang kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 3
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang ...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 2
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada seorang kuasa untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peru...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 1
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perp...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1 — - — -
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F — Angka 2 — -
Isi Ketentuan
pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah agar berpedoman pada Surat Edaran ini. Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk menjadi...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F — Angka 1 — -
Isi Ketentuan
surat edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F — - — -
Isi Ketentuan
Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — - — c
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Keuangan u...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — huruf b angka 3) — -
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak di KPP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — huruf b angka 2) — -
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak di Kanwil DJP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — huruf b angka 1) — -
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak di Kantor Pusat DJP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — huruf b — -
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8 — - — -
Isi Ketentuan
a. Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak 1) Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak di Kantor Pusat DJP a) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan di bidang Pengawasan dan Komite Kepatuhan Kantor P...
Berlaku
‹ 18 / 303 ›