6,046 aturan
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
8
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
7
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
6
Isi Ketentuan
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bida...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
5
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pe...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
4
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
3
Isi Ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pem...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
2
Isi Ketentuan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
1
Isi Ketentuan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 30
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
l
Isi Ketentuan
berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf L, yang meru...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
k
Isi Ketentuan
berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf K; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
j
Isi Ketentuan
berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
i
Isi Ketentuan
berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, surat imbauan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf I;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
h
Isi Ketentuan
surat undangan pembahasan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf H; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
g
Isi Ketentuan
surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
f
Isi Ketentuan
surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
e
Isi Ketentuan
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
d
Isi Ketentuan
surat imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 29
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C;
Berlaku