6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (8)
—
b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak tidak menghadiri pembahasan; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (8)
—
a
Isi Ketentuan
tidak terdapat pembahasan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Account Representativ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali konsep berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak kepada Account Representative dan/atau pe...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menandatangani konsep berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan kembali kepada Account Representative dan/atau pegawai...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan membuat konsep berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak maupun Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penandatanganan berita ac...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara daring dengan video conference sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, penandatanganan berita acara pelaksanaan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
pembahasan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
pembahasan berdasarkan undangan dan/atau Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11); dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membuat berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak bersedia menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang disamp...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, surat imbauan, atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Account Representative dan/atau pegawai Dire...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 membuat berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, surat i...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
meminta penjelasan kepada Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan terkait dengan kegiatan Pengawasan yang dilakukan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
meminta Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Kunjungan, pembahasan, atau wawancara dalam kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berhak:
Berlaku