6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak terkait dengan kegiatan Pengawasan yang dilakukan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 23
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pada saat melakukan Kunjungan, pembahasan, atau wawancara dalam kegiatan pengumpulan data, Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (11)
—
f
Isi Ketentuan
pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (11)
—
e
Isi Ketentuan
pemberian usulan atas hasil kegiatan: 1. permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); 2. penyampaian imbauan sebagaiman...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (11)
—
d
Isi Ketentuan
pembuatan berita acara pelaksanaan: 1. permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan Pasal 7 ayat (6); 2. penyampaia...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 22
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
, Pasal 10 ayat (6) huruf b, Pasal 13 ayat (5) huruf b, dan Pasal 16 ayat (12);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tim.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Selain dilakukan melalui penugasan kepada Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengawasan dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem administrasi D...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat perubahan Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah Pengawasan ya...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat perintah Pengawasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 21
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menugaskan Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Pengawasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
i
Isi Ketentuan
kegiatan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atau Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
h
Isi Ketentuan
perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
g
Isi Ketentuan
perubahan status secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
f
Isi Ketentuan
perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
perubahan data secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
Berlaku