←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
penambahan dan pemutakhiran basis data perpajakan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa usulan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pengawasan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang dilakukan oleh Direk...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — '- — b
Isi Ketentuan
usulan: 1. kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak ditindaklanjuti, dalam hal Wajib Pajak: a) tidak dapat ditemukan; b) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbag...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — '- — a
Isi Ketentuan
pemberian secara jabatan: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak mengaktivas...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — '- — '-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pembahasan dianggap telah dilaksanakan dan kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dihitung ol...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (6) — b
Isi Ketentuan
sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (6) — a
Isi Ketentuan
dengan menerbitkan surat undangan pembahasan baru; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan berikutnya:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam pembahasan, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas penghitungan jumlah pajak yang terutang dan informasi lain disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Wajib Pajak dapat melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang ditugaskan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
daring dengan video conference, sesuai dengan undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
luring dengan tatap muka langsung; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak bersama dengan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (6) — c
Isi Ketentuan
secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (6) — b
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (6) — a
Isi Ketentuan
melalui Akun Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak;
Berlaku
‹ 186 / 303 ›